Woman in Refrigerator? Konsep perempuan Tiongkok dalam revolusi kebudayaan dan dampaknya

Woman in Refrigerator?¹

Sangat menarik jika kita menelisik kembali mengenai konsep perempuan pada masa Revolusi Kebudayaan jaman Mao Zedong. Revolusi Kebudayaan bermaksud untuk menjatuhkan beberapa nilai dalam masyarakat secara radikal, seperti: patriarki, klan keluarga, dan teknokrasi. Sasaran utama dari Revolusi Kebudayaan adalah “4 Olds” atau ”Empat Lama”: pemikiran lama, budaya lama, adat lama dan kebiasaan lama. Dengan kata lain, Revolusi Kebudayaan berusaha untuk menyingkirkan kembali ajaran-ajaran Konfusius.² Emansipasi perempuan juga kembali ingin diperjuangkan. Akan tetapi, apakah emansipasi perempuan yang ada dalam Revolusi Kebudayaan ini sungguh merupakan gerakan yang murni emansipasi? Karenanya kita perlu menelaah kembali titik kontras pemikiran tradisional Tiongkok, yang berlandaskan pada Konfusianisme yang justru memosisikan perempuan sebagai sosok nomor dua di bawah laki-laki. Pada masa Revolusi Kebudayaan, perempuan dianggap sebagai ujung tombak keberhasilan revolusi atau sebenarnya emansipasi perempuan hanyalah sebuah bentuk propaganda dan politisasi perempuan semata? Hal inilah yang akan dianalisis kembali dengan lebih mendalam pada tulisan ini.

Perempuan dalam Pandangan Tradisional Tiongkok

Dalam pandangan tradisional Tiongkok perempuan digambarkan sebagai sosok yang lembut dan penurut. Peribahasa yang terkenal untuk menggambarkan perempuan dalam pandangan Tradisional Tiongkok adalah “A woman without knowledge is a woman of virtue” yang berarti: “perempuan tanpa ilmu adalah perempuan yang berakhlak”. Karena pada masa itu, yang boleh mendapatkan pendidikan adalah kelompok laki-laki saja, perempuan harus berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan juga mempunyai tiga kewajiban dan empat keutamaan, yaitu: perempuan harus berbakti kepada ayahnya sebelum ia menikah, taat kepada suaminya setelah ia menikah, dan kepada anak laki-lakinya setelah suaminya meninggal. Perempuan haruslah bermoral, bertutur kata baik, bersikap sopan, dan santun, harus rajin dalam bekerja (kerja yang dimaksudkan adalah pekerjaan rumah tangga). Akses bekerja di luar rumah tangga sangat lah susah karena pekerjaan di luar rumah tangga merupakan bagian laki-laki. Dari sini terlihat bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki sejak ia dilahirkan.  Ia bahkan tidak boleh mengambil peran laki-laki. Perempuan harus tahu apa yang menjadi tempatnya. Semua ini dilakukan agar tercipta keharmonisan.

Konfusianisme menekankan keharmonisan. Harmonis: 和谐 (hexie) menekankan tatanan yang stabil dan efektif mengatur masyarakat, sehingga semua kebutuhan masyarakat tercukupi dan aspirasi masyarakat tersalurkan. Untuk dapat mencapai keharmonisan itu sangat penting jika seseorang/masyarakat menerapkan ren (kebaikan), li (kepantasan) dan yi (keadilan) dalam proses kehidupannya. Dalam konsep Tiongkok yang menekankan pada tatanan masyarakat, li (kepantasan) juga dapat diartikan sebagai ritual yang berarti semua orang harus diperlakukan sesuai “ritual” yang tepat.³

Cara berkomunikasi dengan orang tua misalnya tentu tidak sama dengan teman sebaya, bagaimana rakyat jelata berkomunikasi dengan pejabat juga berbeda. Jika semua ini dijalankan, maka tatanan masyarakat dipercaya dapat dijaga dan keharmonisan tercapai. Salah satu unsur dari tatanan itu adalah hierarki, seperti: orang tua – anak, kakak – adik, laki-laki – perempuan, pejabat – masyarakat.⁴ Jadi sangatlah jelas jika dalam Konfusianisme perempuan berada di bawah laki-laki. Perempuan harus dapat tunduk terhadap laki-laki, agar dapat tercipta keharmonisan. Untuk itu, puncak penolakan Konfusianisme terjadi pada saat berlangsungnya Revolusi Kebudayaan (1966-1976), karena pandangan tradisional ini dianggap sebagai pemikiran dan ajaran lama yang hanya akan menghambat lajunya langkah revolusi sosialis Tiongkok.

Perempuan dalam Revolusi Kebudayaan

Menurut Hui Huang dalam tulisannya “Do not Cry for Me, Confucius, The Reconstruction of Chinese Female Identity during the Cultural Revolution” penolakan terhadap Konfusianisme, terkhususnya dalam pandangan tentang perempuan ini,  bukan semata-mata tujuan Partai Komunis Tiongkok untuk membangun dan memperjuangkan emansipasi serta  kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga salah satu agenda Mao Zedong untuk memanipulasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk kelompok perempuan untuk dapat mendukung kontrol politiknya. Untuk mendapatkan dukungan dari kelompok perempuan, Mao dikabarkan menuliskan sebuah puisi untuk memuji para perempuan. Puisi ini kemudian diiringi dengan musik dan menjadi lagu yang populer pada tahun 1960-1970an.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, poster menjadi alat propaganda. Wajah-wajah perempuan banyak ditemukan pada poster-poster propaganda Revolusi Kebudayaan. Sosok perempuan dalam gambaran poster tersebut menjadi deskripsi yang jelas tentang identitas perempuan pada saat itu. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari poster-poster propaganda yang menyertakan perempuan pada masa Revolusi Kebudayaan.

Pada gambar pertama “The Red Women’s Army, ketika seorang perempuan memakai seragam tentara menari dengan pedang di tangannya. Pedang yang dipegang menggambarkan  tekad perempuan untuk melawan anti komunis. Gambaran tentang tentara perempuan merupakan gebrakan dalam sejarah Tiongkok yang diketahui bahwa dalam pandangan tradisional Tiongkok adalah mustahil jika perempuan berpakaian maskulin apalagi menjadi tentara.Tentu selama Revolusi Kebudayaan, para perempuan mayoritas dilihat senang dengan gambaran tersebut karena dianggap sebagai bentuk kemajuan Tiongkok yang telah melibatkan perempuan dalam kegiatan politik. Para perempuan sangat ingin mematahkan belenggu hegemoni yang selama ini telah mengakar di mana perempuan hanya diberikan peran kecil dalam masyarakat.

Gambar pertama: merupakan poster iklan dari sebuah opera yang berjudul “The Red Women’s Army”. Bercerita tentang perempuan yang berasal dari Tiongkok Selatan berjuang untuk mencapai Tiongkok yang baru dan setara. Gambar kedua: merupakan poster yang berisikan slogan yang terkenal dari Mao yaitu “Women hold up half the sky” atau “Perempuan mengangkat separuh langit”. Gambar ketiga: merupakan gambar istri Mao Zedong dengan kalimat “Let New Socialist Art Spread China”. Gambar keempat: merupakan gambar perempuan dengan slogan “Stay up late”. Setiap poster di atas memiliki gambaran yang berbeda tetapi juga memiliki satu hal yang  sama, yaitu perempuan menjadi wajah sentral dalam poster tersebut.

Bahkan “kekerasan” menjadi identitas baru bagi perempuan dalam Revolusi Kebudayaan. Hal ini muncul karena para perempuan sangat ingin melepaskan diri dari persepsi konvensional yang menganggap dan mengharuskan perempuan bersikap pasif dan lembut, yang selama ini dikonotasikan sebagai borjuis oleh Mao.

Untuk itu, dalam poster-poster propaganda Revolusi Kebudayaan, perempuan selalu berpakaian seperti laki-laki atau sebagai tentara laki-laki karena hal itu dianggap “mulia”.

Oleh sebab itu, dari gambar pertama ini dapat dilihat gambaran identitas perempuan yaitu perempuan yang menolak gaya borjuis, sehingga Mao membentuk identitas perempuan yang baru yaitu yang agresif dan berpenampilan seperti laki-laki.

Pada gambar kedua adalah gambar Woman Red Guard yang sedang mengangkat “Buku Merah” dan sedang memimpin The Red Guard untuk mendukung kebijakan Mao. Perempuan digambarkan sebagai perempuan yang perkasa. Hal ini tentulah bertentangan dengan gambaran perempuan menurut pandangan tradisional Tiongkok. Perempuan seperti pada poster kedua ini justru akan dilihat sebagai perempuan yang kasar dan tidak sopan. Selain itu penampilan perempuan yang seperti laki-laki dianggap sebagai penghapusan fitur seksual feminin yang merupakan bentuk kesamaan identitas antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya dengan slogan ternamanya “women hold up half the sky” menjadikan perempuan sebagai sosok sentral dalam keberhasilan revolusi. Mao mengharapkan perempuan, terutama kelas pekerja, dapat terlibat bahkan berperan penting dalam revolusi.

Gambar ketiga yang merupakan gambar dari Jiangqing yang adalah istri dari Mao Zedong, menjadi pemimpin seluruh perempuan Tiongkok untuk dapat berpartisipasi dalam keberhasilan Revolusi Kebudayaan. Sangat terlihat bahwa Jiangqing juga berpenampilan layaknya Mao. Terlihat dari mantel, topi, dan gestur yang sangat mirip dengan Mao. Identitas perempuan dalam poster ini adalah perempuan yang mandiri, kompeten, dan berani.

Pada gambar keempat terlihat gambar perempuan  pekerja industri yang belajar hingga tengah malam. Dalam hal ini identitas yang ingin diperlihatkan adalah perempuan pekerja yang kompeten dalam membaca dan menulis. Mengingat pada zaman sebelumnya, perempuan Tiongkok sangat mustahil untuk mendapatkan akses pendidikan membaca dan menulis. Pada masa Revolusi Kebudayaan perempuan didorong untuk dapat membaca dan menulis, meskipun akses yang didapatkan terbatas pada buku-buku Mao Zedong saja. Selain itu adanya gambar anak laki-laki menunjukkan bahwa perempuan, meskipun ia seorang pekerja, ia tetap menjaga anak dan keluarganya.

Maskulinisasi, Emansipasi, atau Politisasi?

Ketika melihat poster-poster propaganda Revolusi Kebudayaan yang melibatkan perempuan sebagai ujung tombak revolusi, maka pertanyaannya kemudian: apakah itu semua merupakan bentuk emansipasi atau justru maskulinisasi terhadap perempuan? Atau bahkan, politisasi pada perempuan?

Selama revolusi kebudayaan, kebenaran politik didasarkan pada perempuan yang mengenakan pakaian berwarna gelap seperti laki-laki, potongan rambut yang juga pendek, dan tidak mengenakan riasan. Pada sisi lain, laki-laki dilarang untuk berpenampilan seperti perempuan. Revolusi Kebudayaan menampilkan secara jelas  bahwa perempuan diharuskan menjadi seperti laki-laki jika eksistensi mereka ingin diakui. Bahkan, penampilan maskulin perempuan ini dianggap sebagai sosok perempuan yang mulia. Lalu, apakah benar perempuan itu mulia jika ia menjadi atau berpakaian seperti laki-laki? Jika perempuan berekspresi feminin apakah ia masih dianggap mulia dan diakui sebagai perempuan? Karena, pada akhirnya penampilan para perempuan pun harus mendapatkan represi dan diatur penuh oleh negara. Alih-alih memperjuangkan kesetaraan gender justru Revolusi Kebudayaan menunjukkan penyeragaman gender.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, identitas perempuan juga telah diatur penuh oleh negara. Jika perempuan ingin dipandang, ia haruslah mengikuti identitas yang dimaksudkan oleh negara. Perempuan menjadi terbatas dan tidak bebas dalam menentukan identitasnya hanya untuk diakui. Negaralah yang mendefinisikan sosok perempuan saat itu. Perempuan diberikan peran, tetapi harus menjadi seperti laki-laki terlebih dahulu. Bukankah cara ini merupakan bentuk maskulinisasi perempuan dibandingkan dengan emansipasi? Karena jika berbicara mengenai emansipasi, unsur yang ada di dalamnya adalah pembebasan perempuan. Perempuan memang sudah mulai terbebas dari konsep tradisional, tetapi bukankah perempuan kembali terjebak dalam kungkungan baru di mana perempuan harus menjadi maskulin ketika ia hendak berjuang dalam bidang politik? Bahkan dengan banyaknya wajah perempuan, di dalam poster Revolusi Kebudayaan tersebut, bukankah perempuan turut menjadi objek politik guna menarik simpati dan dukungan kelompok perempuan demi tercapainya keberhasilan revolusi tersebut?

Meskipun pembebasan perempuan ini didorong oleh kekuatan politik, tetapi ini merupakan pertama kalinya pemerintah dan masyarakat secara umum mengakui perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat. Ini merupakan langkah awal untuk merekonstruksi identitas perempuan dalam berbagai hal. Absennya eksistensi dalam masyarakat dan pasifnya suara perempuan dalam politik bagaimana pun sudah mulai berubah sejak Revolusi Kebudayaan.

Tidak hanya itu, Mao sebenarnya telah melakukan beberapa perubahan-perubahan dasar yang menjadi embrio emansipasi perempuan pada Revolusi Kebudayaan. Seperti kebijakan penghentian praktik footbinding pada tahun 1949, ratifikasi konstitusi pertama pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa status perempuan sebagai warga negara adalah penuh, pemberian hak yang setara dengan laki-laki di semua bidang kehidupan (Pasal 91), serta undang- undang dan peraturan baru yang mengizinkan seorang perempuan untuk melakukan perceraian, memiliki properti, mengenyam pendidikan formal, dan menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Selain memberikan langkah-langkah kesetaraan semacam itu, Partai Komunis Tiongkok juga menganggap perempuan berkontribusi bagi angkatan kerja untuk menjadi bagian integral dari pembangunan negara.

Selama periode Revolusi Kebudayaan (1966-1976), dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat. Revolusi Kebudayaan telah menjadi titik balik, karena setidaknya telah mengajak perempuan untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri, intelektual dan berani. Peran subordinat dan inferioritas perempuan Tiongkok setidaknya telah berubah sejak revolusi itu. Perempuan Tiongkok telah mentransformasi dirinya dari konsep tradisional menjadi sosok agresif dan tangguh dalam memperjuangkan feminisme. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Feminisme Tiongkok merupakan pengaruh Marxisme yang menekankan kepada emansipasi vis-a-vis pemikiran tradisional Tiongkok. Dapat dilihat juga bahwa kesadaran akan isu feminisme telah diadopsi sebagai norma dan sebagai alat propaganda pemerintah guna memajukan negara. Hal ini merupakan fase tipping point bagaimana Tiongkok telah menyadari dibutuhkannya norma, dalam hal ini feminisme, sebagai penunjang kemajuan negara.

Emansipasi Terwujudkah?

Pada bagian akhir, apakah emansipasi perempuan tetap terwujud setelah Revolusi Kebudayaan? Emansipasi dapat dikatakan berhasil dalam batas-batas tertentu. Masyarakat Tiongkok lebih egaliter dibanding zaman feodal. Pada masa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok, perempuan bisa bersekolah sampai jenjang pendidikan yang tinggi, pernikahan di bawah umur dan perjodohan dihapuskan dengan mengubah undang-undang tentang pernikahan. Selain itu juga diciptakannya undang-undang ketenagakerjaan. Begitu pula sejak masa Mao, didirikan organisasi yang menangani isu-isu perempuan yaitu All China Women Federation.

Akan tetapi, keberhasilan ini juga ada batasnya, karena jika dilihat pada tahun 2015 ketika perempuan berjuang untuk menentang pelecehan seksual melalui The Feminist Five (Li Maizi, Wu Rongrong, Zheng Churan, Wei Tingting, dan Wang Man)  justru ditangkap oleh pemerintah Cina. The Feminist Five yang dianggap sebagai generasi baru” (xin shengdai / xin yidai /新一代) karena mampu mengubah arah gerakan feminisme yang dulunya mengalami pelembagaan dalam tubuh pemerintah menjadi gerakan independen yang menekankan aksi solidaritas atas perempuan. Akan tetapi, gerakan ini kemudian dibungkam oleh pemerintah. Jika hal ini terus terjadi maka langkah maju untuk memperjuangkan emansipasi berbalik menjadi langkah mundur karena pemerintahan yang misoginis.

Meskipun pada masa kini perempuan Tiongkok sudah mendapatkan akses pendidikan tinggi dan pekerjaan yang baik, hal ini tidak menyurutkan diskriminasi terhadap para perempuan di masyarakat. Tingginya pendidikan dan mempunyai pekerjaan yang layak, menjadikan perempuan Tiongkok tidak diminati oleh laki-laki karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi tradisional Tiongkok yang menganggap laki-laki  memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Fenomena yang muncul kemudian adalah women-are-too-strong-and-men-are-too-weak  yang juga memunculkan “marginality complex”. Dilema yang muncul kemudian adalah perempuan Tiongkok tidak menikah hingga usianya mencapai 30 tahun, sehingga mendapatkan julukan “shengnu” atau “leftover women”. Meskipun hak-hak perempuan telah diperjuangkan, tetapi pemberian label masih terus diberikan kepada perempuan Tiongkok. Dengan adanya fenomena ini apakah emansipasi di Tiongkok sungguh terjadi?

Selain itu, sangat sedikit perempuan untuk bisa duduk di Politbiro Partai Komunis. Apalagi dalam politbiro standing commitee belum pernah diduduki oleh seorang perempuan pun. Bukankah jika hal ini terus terjadi, Tiongkok terjebak dalam “all-male panel”? Saat membicarakan permasalahan di ruang publik dan politik seharusnya tidak terbatas pada sosok yang ahli saja, melainkan bagaimana proses menjadi ahli itu terjadi. Meskipun perempuan sudah mendapatkan ruang dalam pendidikan dan politik, rupanya absen perempuan dalam politbiro standing comittee menjadi bukti kesempatan itu kembali tidak netral gender. Apakah dengan absennya perempuan ini  segala permasalahan yang menyangkut perempuan itu terwakilkan? Rupanya tidak, karena dapat dilihat dari kasus the feminist five dan the leftover women.

Jika pun ada sosok perempuan pada masa yang akan datang,  jangan sampai ini menjadi “tokenisme” atau supaya ada saja. Semangat mendorong ruang yang inklusif ini tidak seharusnya berhenti pada afirmasi. Ini bukan hanya mengenai perempuan yang harus mendapatkan kursi khusus dalam partai oleh karena gendernya, melainkan bagaimana suara perempuan benar-benar didengar dan dipertimbangkan, bahkan eksistensi mereka diakui.

In order to build a great socialist society, it is of the utmost importance to arouse the broad masses of women to join in productive activity. Men and women must receive equal pay for equal work in production. Genuine equality between the sexes can only be realized in the process of the socialist transformation of society as a whole.

– Mao Zedong, Introductory Note from Women Have Gone to The Labour Front (1955)

Irene Hartanto

Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara.

Penulis ini tidak memiliki artikel lain.

1. Women in refrigerator merupakan suatu istilah yang dicetuskan pada 1999 oleh Gall Simone. Istilah ini didasarkan pada konsep perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan dan kekuasaan pada masyarakat patriarkal. Istilah ini juga didasarkan pada konsep misogini yang masih mengakar kuat di dalam masyarakat dan objektifikasi perempuan, sehingga eksistensinya hanya menjadi tumbal. Women in refrigerator juga suatu istilah yang ingin menjelaskan bagaimana perempuan sampai saat ini masih terjebak dalam suatu sistem yang menghalangi untuk mendapatkan keadilan (magdalene.com). Untuk itu penulis memakai istilah ini sebagai judul karena dianggap mewakilkan apa yang hendak di bahas. Terkhususnya dalam hal objektifikasi perempuan, dan perempuan yang masih menjadi korban ketidakadilan.
2. Kekecewaan terhadap konfusianisme karena dianggap membuat bangsa Tiongkok sulit maju dan lemah, sehingga jadi jajahan bangsa-bangsa asing sudah mulai diusung sejak Gerakan Budaya Baru. Bagi para tokoh GBB, ajaran yang dalam Konfusianisme bersifat feudal. Untuk itu, para tokoh GBB (Hu Shi, Chen Duxiu, Li Dazhao)  menawarkan pemikiran baru yaitu Science dan Democracy – yang didalamnya juga terkandung unsur emansipasi gender.
3. Hendra Sutedja, “Sistem Etika Kongzi” (materi kuliah Filsafat Cina, STF Driyarkara, Jakarta, 28 April 2020).
4. Klaus H. Raditio. Penjelasan materi kuliah Pemikiran Politik RRT (5 Oktober 2021).