Dewasa ini bayang-bayang redenominasi merayap di ruang publik dengan dalih untuk segera melakukan simplifikasi transaksi dan modernisasi ekonomi. Namun, dibalik wacana besar yang sedang kejar tayang tersebut terdapat erosi ruang publik yang semakin terlihat. Hal ini ditandai dengan ketidakhadiran deliberasi publik yang nyata atau seminimalnya forum diskursus yang memungkinkan publik untuk menilai argument dibalik wacana besar ini. Alih-alih menghadirkan diskursus rasional yang inklusif, pemerintah tampak lebih sering berbicara pada dirinya sendiri melalui media massa dan press release, seakan publik hanya perlu menelan informasi mentah tanpa pertanyaan. Dalam bayang-bayang itu, kecemasan rakyat tetap nyata, hanya saja tersembunyi di balik jargon “modernisasi” dan “stabilitas”. Redenominsasi bukanlah sekedar menghilangkan angka nol untuk mempercantik rupiah, ini juga menyangkut soal legitimasi sosial dan komunikasi publik yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Habermas menyebut ini sebagai suatu bentuk distorsi komunikatif [1], dimana komunikasi yang seharusnya membangun mutual understanding menjadi monolog yang dibalut dengan bingkai modernisasi. Bingkai yang terlihat sekilas seakan indah dan gemerlap namun tak bisa membantu menutupi kebobrokan wajah ekonomi nasional hari ini. Selayaknya ketika seorang membeli bingkai foto sebagus dan semahal apapun, tetap tidak akan mengubah isi foto, jika foto didalamnya buram, akan tetap buram. Begitu pula wajah ekonomi Indonesia hari ini, tidak bisa ditutupi dengan bingkai redenominasi tanpa adanya substansi kesiapan ekonomi di dalamnya. Nominal mungkin akan terlihat cantik, tetapi jika daya beli, stabilitas fiskal, dan kepercayaan publik tidak diperkuat, perubahan itu hanya menjadi estetika kosong belaka. Apakah nantinya daya beli mereka akan tetap terjaga? Bagaimana kebijakan ini menyentuh keseharian pedagang kecil, pekerja, atau masyarakat di pelosok yang jarang menatap layar media nasional? Dalam bayang-bayang nominal yang rapi, kebutuhan rakyat menjadi samar, dan legitimasi sosial berada di ujung bayangan itu sendiri. Kondisi ekonomi menjadi rapuh dan mudah runtuh jika publik mulai menuntut penjelasan lebih dari sekadar angka nol yang hilang.
Fenomena Kolonisasi Lifeworld di Era Kebijakan Instrumental
Dalam kerangka Habermas, kebijakan publik yang sah bukan hanya soal hasil akhir, tetapi proses komunikasi yang memungkinkan publik dan negara mencapai pemahaman bersama. Ia membedakan antara rasionalitas komunikatif dan rasional instrumental [2]. Sederhananya, rasionalitas komunikatif menekankan pemahaman bersama dan partisipasi, sedangkan rasionalitas instrumental berfokus pada tujuan teknis dan hasil akhir. Ini membuat ketika setiap kali saya membaca wacana redenominasi rupiah, ada rasa ganjal di pikiran bahwasannya ini adalah monolog, bukan dialog. Masyarakat hari ini seperti sedang menonton pertunjukan teater tanpa bisa menanggapi, hanya diam menelan semua hasil orkestrasi para pejabat publik. Terlebih lagi ketika melihat bagaimana proses legitimasi seolah hadir, yang dibangun hanya dari kesan visual dan media. Di sinilah terlihat bagaimana rasionalitas instrumental mengubah warga menjadi objek kebijakan, bukan sebagai subjek perubahan. Habermas menyebut fenomena ini sebagai kolonisasi lifeworld, ketika logika sistem menindih pengalaman hidup sehari-hari, menjadikan masyarakat sekadar pengamat pasif dari kebijakan yang seharusnya mereka pahami dan nilai. Masalah utama adalah absennya deliberasi publik. Wacana redenominasi terus digaungkan, tetapi rakyat tidak diberi ruang untuk memahami implikasi ekonomi, menilai kesiapan sistem, atau menanyakan dampak terhadap daya beli mereka.
Redenominasi harus selaras dengan kesiapan sistem ekonomi. Pemerintah perlu menyiapkan simulasi dampak terhadap harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan stabilitas fiskal. Solusinya, wacana redenominasi harus dibangun melalui proses deliberatif yang nyata, bukan hanya press release atau kampanye media. Forum publik, sosialisasi, dan edukasi ekonomi menjadi mutlak, agar masyarakat bisa memahami, menilai, dan menyetujui perubahan nominal. Substansi ekonomi harus mendahului estetika angka. Redenominasi yang efektif hanya mungkin jika dikombinasikan dengan deliberasi publik, edukasi, dan kesiapan ekonomi nyata. Dengan begitu, nominal baru tidak hanya cantik di permukaan, tetapi legitimasi sosial dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Keadaan ini menyingkap betapa jauhnya kebijakan instrumental dari horizon keseharian, sebuah jarak yang tumbuh bukan dari ketidakmampuan publik memahami negara, melainkan dari perubahan struktur negara itu sendiri oleh logika sistem. Dalam arus rasionalitas yang menuntut kepastian teknis, kebijakan berhenti menjadi medan dialog dan berubah menjadi mekanisme yang bekerja tanpa perlu menyentuh pengalaman manusia yang konkrit. Lifeworld yang seharusnya menjadi ruang makna bersama perlahan ditarik keluar dari orbit percakapan, digantikan kode administratif yang tak mengenal ambiguitas, keraguan, atau keinginan untuk saling memahami.
Dalam kondisi ini, kebijakan instrumental tampak seperti pemikiran yang kehilangan akarnya. Ia dapat menyusun peta, tetapi tidak mencium tanah yang digambarnya. Ia berbicara dalam bahasa efisiensi, namun kehilangan kepekaan atas kehidupan yang tidak dapat diringkas ke dalam formulir atau indikator. Publik tidak bungkam karena tidak tahu, melainkan karena suara mereka tidak memiliki medium untuk beresonansi. Rasionalitas sistem menuntut keseragaman, sementara pengalaman masyarakat selalu penuh retakan, penyesuaian, dan makna yang tidak bisa diadministrasikan begitu saja. Maka jarak antara kehidupan dan keputusan bukan sekadar kesenjangan komunikasi, melainkan tanda bahwa proses pembuatan kebijakan telah bergerak terlalu jauh dari dunia yang seharusnya ia layani. Selama kebijakan tetap beroperasi tanpa kembali mendengar kehidupan yang menjadi sumber legitimasinya, ia akan terus menghasilkan keputusan yang rapi di atas kertas, namun rapuh dalam kenyataan.
Pelajaran dari Kesiapan Redenominasi Turkiye
Kritik terhadap wacana redenominasi Indonesia harus menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tuntutan politik. Setiap kebijakan besar tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa negara harus menyeimbangkan dua tekanan yang kerap bertabrakan tersebut. Pelajaran dari Turkiye pada 2005 menawarkan ilustrasi nyata bagi Indonesia, terutama terkait kesabaran dan persiapan sebelum melakukan perubahan besar pada mata uang nasional. Penghapusan enam nol dari lira tidak terjadi dalam tempo singkat, melainkan melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas lembaga, dan keterlibatan publik yang nyata. Pemerintah Turkiye memastikan seluruh sistem keuangan, mulai dari perbankan hingga distribusi uang baru, siap menghadapi perubahan. Setiap langkah diukur dengan cermat untuk meminimalkan risiko kegagalan transaksi, kekacauan pasar, dan ketidakpercayaan publik. Keberhasilan sebenarnya terletak pada kesadaran bahwa redenominasi mata uang hanya akan diterima jika masyarakat memahami dan merasa memiliki kebijakan tersebut.
Keberhasilan Turkiye juga terletak pada pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk memahami dampak perubahan terhadap daya beli, harga kebutuhan pokok, dan stabilitas ekonomi mereka melalui ruang publik, media massa, dan praktik nyata. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai partisipan aktif, bukan pengamat pasif, sehingga setiap angka baru memiliki makna yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang paling penting bagi Indonesia adalah bahwa redenominasi tidak boleh dilakukan terburu-buru. Kesalahan terbesar adalah melompat memasang bingkai redenominasi tanpa memastikan kesiapan institusi dan pemahaman publik. Habermas menekankan pentingnya deliberasi publik sebagai dasar legitimasi hukum dan kebijakan. Ia menyoroti ketegangan antara fakta sistem dan norma sosial, yang relevan dalam konteks kebijakan redenominasi, di mana kebutuhan ekonomi (system) sering kali berbenturan dengan pemahaman dan pengalaman masyarakat [3]. Turkiye menunjukkan bahwa kesabaran dan komunikasi publik yang matang adalah investasi yang menghasilkan integrasi antara stabilitas ekonomi, legitimasi pemerintah, dan penerimaan masyarakat.
Dari pelajaran ini, Indonesia harus belajar bahwa nominal baru bukan sekadar angka, melainkan hasil dari integrasi kesiapan teknis, keterlibatan publik, dan strategi politik. Setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi yang nyata sekaligus tekanan politik yang kompleks. Redenominasi yang tergesa-gesa hanya akan menjadi bayang-bayang kebijakan, mungkin terlihat cantik di mata birokrat, tetapi rapuh ketika disentuh oleh realitas sosial dan ekonomi. Turkiye mengajarkan bahwa angka baru dapat menjadi instrumen modernisasi ekonomi yang sah dan efektif jika prosesnya menyeluruh, transparan, dan partisipatif. Indonesia perlu menahan langkah, membangun kesadaran publik, dan menyiapkan sistem secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menghapus nol. Kesabaran dalam proses inilah yang menjadikan redenominasi bukan sekadar simbol administratif, tetapi perubahan yang bermakna substantif bagi kehidupan rakyat.
Referensi
[1] Habermas, Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press, 1990.
[2] Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press, 1984.
[3] Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996.
Berikan komentar