Hilangnya aspek kepublikan dalam proses perumusan kebijakan merupakan pertanda bahwa kepentingan publik mulai bermakna kabur.
Representasi yang semula bertujuan menjamin keterhitungan total justru malah menunjukkan bahwa ada sisa-sisa yang tak terhitung (himpunan kosong) dan akhirnya menjadi penyebab gagalnya keterhitungan total.
Dalam sebuah negara demokrasi, mayoritas memiliki kecendrungan tinggi untuk memiliki kekuasaan yang tak terbatas.
Populisme merubah wajah demokrasi dan berusaha meruntuhkannya dengan mengatasnamakan jalan demokrasi. Populisme yang secara sepintas dapat dilihat sebagai gerakan politik alternatif namun apabila ditilik lebih jauh lagi, ia akan tetap menjadi oposan, bukan hanya terhadap elit politk berkuasa melainkan juga pada sistem demokrasi terebut.