Utopia Pengetahuan di Ruang Post-Epistemik

Dalam dua dekade terakhir, wacana mengenai pengetahuan mengalami pergeseran yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kosakata epistemologi klasik. Kita hidup di sebuah situasi yang sering disebut sebagai post-epistemic condition, suatu keadaan di mana klaim kebenaran tidak lagi bergantung secara eksklusif pada otoritas keilmuan, metode ilmiah, atau institusi pengetahuan yang mapan. Istilah ini tentu tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berkelindan dengan diskursus yang lebih populer tentang post-truth, disinformation, dan krisis kepercayaan terhadap sains, media, serta negara. Namun menyamakan ruang post-epistemik dengan sekadar “era kebohongan” adalah penyederhanaan yang menyesatkan.

Di tengah situasi tersebut muncul semacam utopia pengetahuan, harapan bahwa dengan runtuhnya monopoli epistemik, pengetahuan justru akan menjadi lebih demokratis, inklusif, dan emansipatoris. Internet, media sosial, dan platform digital dipandang sebagai medium pembebasan—ruang di mana hierarki pengetahuan dilebur, suara marjinal memperoleh panggung, dan kebenaran tidak lagi disandera oleh elite akademik atau teknokratik. Namun sebagaimana semua utopia modern, janji ini menyimpan ambivalensi mendalam. Ia sekaligus membuka kemungkinan pembebasan dan reproduksi dominasi dalam bentuk yang lebih halus.

Tulisan ini berangkat dari tesis bahwa utopia pengetahuan di ruang post-epistemik bukanlah sekadar ilusi, tetapi sebuah proyek yang cacat sejak fondasinya. Masalahnya bukan pada keinginan untuk mendemokratisasi pengetahuan, melainkan pada asumsi bahwa runtuhnya otoritas epistemik secara otomatis akan melahirkan praktik pengetahuan yang lebih adil. Ruang post-epistemik justru melahirkan paradoks: pengetahuan menjadi semakin berlimpah, tetapi kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kebisingan justru melemah.

Untuk memahami kondisi ini, ada baiknya kita kembali sejenak ke apa yang oleh Michel Foucault disebut sebagai regime of truth. Dalam kuliah-kuliahnya di Collège de France, Foucault menekankan bahwa kebenaran tidak pernah berdiri di luar relasi kekuasaan; ia selalu diproduksi, disirkulasikan, dan dilegitimasi melalui institusi, praktik diskursif, dan mekanisme eksklusi tertentu (Foucault, 1980). Universitas, jurnal ilmiah, lembaga riset, dan negara modern berfungsi sebagai aparat yang menentukan apa yang sah disebut pengetahuan dan apa yang harus disingkirkan sebagai tak ilmiah, irasional, atau subversif.

Kritik terhadap rezim epistemik ini bukan hal baru. Tradisi filsafat kritis, mulai dari Mazhab Frankfurt hingga studi pascakolonial telah lama menunjukkan bagaimana klaim objektivitas sering kali menyembunyikan kepentingan politik, ekonomi, dan kolonial. Edward Said (1978), misalnya, menunjukkan bagaimana pengetahuan Orientalisme tidak netral, melainkan menjadi alat dominasi Barat atas Timur. Begitu pula Sandra Harding (1991) dengan standpoint epistemology-nya menegaskan bahwa pengetahuan selalu berangkat dari posisi sosial tertentu, dan bahwa pengalaman kelompok terpinggirkan justru bisa menghasilkan wawasan epistemik yang lebih tajam.

Namun kritik-kritik ini tidak dimaksudkan untuk menghapus standar epistemik, melainkan untuk memperluas dan merefleksikannya secara kritis. Masalahnya, dalam ruang post-epistemik, kritik terhadap otoritas pengetahuan sering kali terlepas dari kerangka reflektif tersebut. Dalam konteks inilah, utopia pengetahuan berubah menjadi apa yang oleh Harry Frankfurt (2005) disebut sebagai bullshit: bukan kebohongan yang sadar, tetapi ketidakpedulian terhadap kebenaran itu sendiri.

Fenomena ini tampak jelas dalam cara kerja media digital. Algoritma media sosial tidak dirancang untuk mempromosikan kebenaran, melainkan keterlibatan. Konten yang paling emosional, provokatif, dan mudah dicerna akan lebih mudah viral, terlepas dari validitasnya. Pengetahuan kemudian tunduk pada logika pasar perhatian (attention economy), sebagaimana dianalisis oleh Shoshana Zuboff (2019). Kebenaran tidak lagi dinilai berdasarkan korespondensinya dengan realitas, melainkan berdasarkan performativitasnya dalam ruang publik digital.

Dalam situasi semacam ini, klaim bahwa ruang post-epistemik membuka jalan bagi utopia pengetahuan menjadi problematis. Demokratisasi akses tidak otomatis berarti demokratisasi pemahaman. Justru sebaliknya, banjir informasi sering kali menghasilkan apa yang oleh Neil Postman (1985) sebut sebagai information glut, kondisi di mana individu tenggelam dalam data tanpa kemampuan untuk mengolahnya secara kritis. Pengetahuan kehilangan kedalaman, berubah menjadi fragmen-fragmen yang terlepas dari konteks historis dan teoritiknya.

Di titik ini, menarik untuk mengaitkan ruang post-epistemik dengan analisis Jean-François Lyotard tentang incredulity toward metanarratives (Lyotard, 1984). Lyotard berargumen bahwa kondisi postmodern ditandai oleh ketidakpercayaan terhadap narasi besar, termasuk narasi tentang kemajuan ilmiah dan emansipasi rasional. Pengetahuan tidak lagi dilegitimasi oleh klaim universal, melainkan oleh performativitas dan kegunaannya dalam konteks lokal.

Namun Lyotard masih mengandaikan adanya language games yang relatif stabil, dengan aturan internal yang bisa dipelajari dan dinegosiasikan. Ruang post-epistemik digital justru membuat permainan bahasa saling bertabrakan tanpa wasit, tanpa kesepakatan minimal tentang apa yang dianggap sebagai bukti atau argumen yang sah. Akibatnya, konflik epistemik tidak lagi bisa diselesaikan melalui dialog rasional, tetapi melalui kekuatan jaringan, popularitas, dan afeksi massa.

Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah absennya etika epistemik dalam ruang post-epistemik. Dalam tradisi filsafat, pengetahuan selalu diasosiasikan dengan tanggung jawab, tanggung jawab untuk membenarkan klaim, mengakui ketidaktahuan, dan merevisi keyakinan ketika berhadapan dengan argumen yang lebih kuat. Virtue epistemology, sebagaimana dikembangkan oleh Ernest Sosa dan Linda Zagzebski, menekankan pentingnya kebajikan intelektual seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kehati-hatian.

Ruang post-epistemik cenderung mengikis kebajikan ini. Kecepatan sirkulasi informasi mendorong respons instan. Pengakuan atas kesalahan sering dianggap sebagai kelemahan, lalu utopia pengetahuan kehilangan dimensi etiknya dan berubah menjadi arena kompetisi klaim tanpa tanggung jawab.

Hal tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mungkin membayangkan utopia pengetahuan tanpa fondasi epistemik yang kokoh? Atau, dengan kata lain, apakah pengetahuan bisa benar-benar emansipatoris jika ia tercerabut dari komitmen terhadap kebenaran betapapun rapuh dan historisnya kebenaran itu?

Utopia pengetahuan di ruang post-epistemik hanya mungkin jika kita menolak dua ekstrem sekaligus: nostalgia terhadap otoritarianisme epistemik lama, dan euforia terhadap relativisme digital. Pemulihan otoritas lama tak lagi dibutuhkan, melainkan rekonstruksi etika dan politik pengetahuan. Ini berarti mengakui bahwa pengetahuan selalu situasional dan berkuasa, tetapi juga menegaskan bahwa tidak semua klaim setara secara epistemik.

Dalam hal ini gagasan Jürgen Habermas tentang rasionalitas komunikatif masih relevan, meskipun perlu diperbarui. Habermas (1984) menekankan pentingnya kondisi ideal percakapan, di mana klaim kebenaran diuji melalui argumen yang terbuka terhadap kritik. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang semacam itu di tengah infrastruktur digital yang dirancang untuk fragmentasi dan polarisasi.

Ruang post-epistemik bukanlah akhir dari pengetahuan, justru ia menjadi medan baru pertarungan epistemik. Utopia pengetahuan tidak runtuh karena ia mustahil tetapi karena ia sering dibayangkan secara naif, seolah kebebasan dari otoritas akan otomatis melahirkan kebenaran. Padahal, tanpa etika, metode, dan kebajikan epistemik, kebebasan itu justru mudah berubah menjadi kekacauan yang menguntungkan segelintir aktor paling adaptif.

Mungkin yang perlu kita lepaskan bukanlah utopia pengetahuan itu sendiri, tetapi fantasi tentang pengetahuan tanpa konflik, tanpa hierarki, dan tanpa tanggung jawab. Pengetahuan selalu lahir dari ketegangan—antara kebenaran dan kekuasaan, antara kebebasan dan disiplin, antara skeptisisme dan komitmen. Mengakui ketegangan ini menjadi langkah awal menuju praktik pengetahuan yang lebih jujur dan barangkali lebih adil.

REFERENSI

Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. New York: Pantheon Books.

Frankfurt, Harry G. 2005. On Bullshit. Princeton: Princeton University Press.

Habermas, Jürgen. 1984. The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

Harding, Sandra. 1991. Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives. Ithaca: Cornell University Press.

Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Postman, Neil. 1985. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Viking Penguin.

Said, Edward W. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.

Sosa, Ernest. 2007. A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Volume I. Oxford: Oxford University Press.

Zagzebski, Linda Trinkaus. 1996. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.

Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.