Pada tahun 1967, seorang sineas dan filsuf Prancis bernama Guy Debord menerbitkan buku tipis dengan judul bombastis: La Société du spectacle. Buku itu terdiri dari 221 tesis pendek yang ditulis dengan gaya aforistik, menusuk, dan gelap. Sebagian orang menganggapnya sebagai manifesto revolusioner, sebagian lagi menganggapnya sebagai ocehan pesimistis. Namun, lebih dari setengah abad kemudian, di era kapitalisme digital lanjut, hampir setiap kalimat dalam buku itu terasa kian mendesak dan relevan.
Debord mendefinisikan tontonan (spectacle) bukan sekadar kumpulan gambar atau hiburan visual yang dangkal. Tontonan adalah relasi sosial antarmanusia yang termediasi oleh citra. Ia menulis di tesis keempat: “The spectacle is not a collection of images, rather, it is a social relationship between people that is mediated by images.” Ini adalah pembedaan yang krusial. Tontonan bukanlah objek pasif yang sekadar kita tonton di layar; tontonan adalah cara kita berhubungan satu sama lain dalam sistem produksi kapitalis modern. Kita tidak lagi bertemu sebagai manusia yang utuh secara material, melainkan sebagai komoditas dan representasi.
Untuk memahami bagaimana teori ini bermanifestasi dalam politik elektoral kontemporer—khususnya merujuk pada kontestasi politik di Indonesia—kita dapat melihat bagaimana arena publik direduksi menjadi ruang pertunjukan. Masa kampanye Pemilu 2024, misalnya, menampilkan strategi di mana kandidat naik panggung untuk melakukan tarian yang dikemas selucu mungkin demi konsumsi algoritmik. Ribuan pendukung bersorak, puluhan kamera menyorot, dan keesokan harinya, potongan video itu ditonton jutaan kali di TikTok, dibahas di podcast berformat variety show, serta disebarkan sebagai bahan gurauan harian.
Tentu saja, keliru jika kita mengklaim bahwa sama sekali tidak ada diskursus kebijakan yang substansial; gerakan masyarakat sipil, jurnalisme investigasi, dan kelompok kritis akar rumput tetap berjuang menyuarakan akuntabilitas. Namun, asimetri informasi yang masif membuat wacana-wacana kritis tersebut sering kali tertelan oleh arus utama algoritma. Di sinilah diagnosis Debord menemukan signifikansinya: dalam masyarakat tontonan, citra bekerja untuk menutupi kontradiksi material. Politik tidak lagi berkutat pada pertarungan ideologi yang mendalam, melainkan tentang viralitas, efektivitas komersial kampanye, dan bagaimana modal mampu mengamankan atensi publik.
Debord menyusun teorinya dalam konteks kapitalisme pasca-Perang Dunia II, ketika konsumsi massa dan media visual sedang mengalami ekspansi besar-besaran. Ia melihat bagaimana kehidupan sosial secara sistematis terkolonisasi oleh komoditas. Segala sesuatu yang dulu dialami secara langsung kini direpresentasikan secara visual demi kepentingan akumulasi modal. Pengalaman hidup direduksi menjadi gambar pengalaman, dan relasi sosial dialihdayakan menjadi pertunjukan relasi.
“Everything that was directly lived has moved away into a representation,” tulisnya di tesis pertama. Kalimat ini mungkin terdengar hiperbolik pada dekade 1960-an, tetapi hari ini ia menjadi kenyataan banal. Orang tidak lagi sekadar merayakan momen secara otentik, melainkan memproduksi konten; liburan direduksi menjadi feed media sosial; bahkan kesedihan dan kritik sosial sering kali dikemas dengan estetika tertentu supaya layak dibagikan dan mendulang keterlibatan (engagement).
Ketika Debord menulis kritiknya, medium utama tontonan adalah televisi dan iklan cetak. Hari ini, ketika setiap individu menggenggam smartphone, struktur tontonan telah bertransformasi menjadi fase “tontonan terintegrasi” (integrated spectacle). Setiap orang diposisikan sebagai produsen sekaligus konsumen citra. Negara dan oligarki modal tidak lagi perlu menyensor informasi secara represif, karena kontrol sosial dicapai justru dengan membanjiri ruang publik melalui produksi hiburan tanpa henti, yang melumpuhkan daya kritis masyarakat.
Dalam lanskap politik Indonesia, fenomena ini tampak nyata dalam komodifikasi lembaga survei dan quick count. Angka-angka statistik diproduksi dan disiarkan secara langsung dengan dramatisasi visual ala tayangan olahraga, mengubah pertarungan politik menjadi tontonan statistik yang menegangkan. Di sisi lain, industri buzzer dan influencer politik beroperasi sebagai agen bayaran yang memproduksi opini publik berdasarkan pesanan modal. Opini dibungkus dengan gaya yang entertaining, sehingga publik menelannya bukan sebagai analisis kritis, melainkan sebagai bagian dari konsumsi hiburan sehari-hari.
Debord memperingatkan bahwa tontonan adalah momen ketika komoditas berhasil menduduki totalitas kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, politik bermutasi menjadi industri komersial: kandidat adalah produk yang dijual, kampanye adalah iklan beranggaran besar, janji politik adalah tagline pemasaran, dan pemilih diposisikan semata-mata sebagai konsumen.
Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya menyadari kepalsuan tersebut. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut oleh para teoretikus penerus Debord sebagai cynical reason (rasa sinis yang terlembaga). Kita tahu bahwa kampanye penuh pencitraan, kita tahu bahwa para pembuat konten politik dibayar, dan kita tahu bahwa debat sering kali bersifat teatrikal. Namun, kita tetap memilih untuk menikmatinya. Mengapa? Sebab tontonan modern tidak lagi menuntut kepatuhan ideologis yang tulus; tontonan hanya menuntut atensi. Selama publik terus menonton, membagikan, dan berkomentar, logika akumulasi modal tetap berjalan mulus.
Oleh karena itu, perlawanan terhadap masyarakat tontonan tidak bisa direduksi menjadi sekadar tindakan moralistik individual, seperti menolak memotret makanan atau melakukan detoks digital secara privat. Tindakan semacam itu gagal menyentuh akar struktural masalah. Perlawanan yang autentik dalam tradisi pemikiran kritis menuntut intervensi kolektif yang membongkar struktur kekuasaan dan moda produksi di balik tontonan tersebut.
Resistensi yang relevan hari ini memerlukan pengorganisasian kelas pekerja digital, perlawanan terhadap monopoli algoritma korporasi besar, serta détournement—yakni pembajakan dan pembalikan narasi visual penguasa untuk mengekspos kontradiksi nyata di balik kemilau citra politik. Mengubah arah demokrasi dari sekadar kontestasi pertunjukan kembali ke ranah substansi material membutuhkan solidaritas kolektif yang melampaui batas-batas layar gawai kita.
Pada tahun 1994, Guy Debord mengakhiri hidupnya dengan menembak jantungnya sendiri. Sebagian pembaca melihat tindakan itu sebagai konsistensi radikal untuk menolak tunduk sepenuhnya pada masyarakat tontonan yang semakin hegemonik; sebagian yang lain melihatnya sebagai tragedi personal. Apapun interpretasinya, Debord tidak sempat menyaksikan era algoritma digital, live streaming politik, atau kontestasi elektoral berbasis tantangan dansa.
Namun, kerangka teoretisnya tetap menyala terang. Setiap kali kita menyaksikan komodifikasi politik di layar ponsel, dan setiap kali substansi kebijakan dikorbankan demi mengejar viralitas, hantu Guy Debord mengingatkan kita bahwa pertunjukan ini belum usai—kecuali kita berani menghentikannya secara kolektif.
Referensi
- Debord, Guy. (1994). The Society of the Spectacle. Zone Books.
- Debord, Guy. (1998). Comments on the Society of the Spectacle. Verso.
- Jappe, Anselm. (1999). Guy Debord. University of California Press.
Berikan komentar