Mengapa orang-orang pintar yang telah menyandang banyak gelar akademik justru melakukan tindakan yang ilegal dan amoral? Jawabannya karena perilaku seseorang tidak hanya bergantung pada kecerdasan intelektualnya, namun juga bergantung pada kecerdasan emosional dan spiritual. Kedua kecerdasan ini menjadi anak tiri dalam sistem pendidikan modern.
Pendidikan saat ini ‘hanya’ menjadi pabrik pencetak tenaga kerja. Kurikulum dipaksa untuk terus diperbarui sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Apakah ini salah? Tentunya tidak, sebab salah satunya memang itu—meningkatkan kecakapan manusia untuk bisa berdikari secara ekonomi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah itu bukan ‘satu-satunya’ tujuan dari pendidikan.
Sayangnya, tujuan pendidikan telah direduksi maknanya hanya terbatas semata-mata sebagai pencetak tenaga kerja. Narasi ini kemudian dikampanyekan secara tidak langsung dengan masif oleh berbagai pihak—termasuk oleh para mahasiswa.
Kondisi ini menggambarkan telah terjadinya disorientasi pendidikan. Tulisan ini hendak menguak alasan terjadinya disorientasi pendidikan dan dalang dibaliknya. Namun sebelum itu, tulisan ini akan menguraikan hakikat pendidikan—sebagai pijakan untuk meletakkan argumen atas klaim saya tentang disorientasi pendidikan.
Pendidikan merupakan sarana vital dalam pembentukan peradaban, mengapa? Sebab pendidikan merupakan sarana pembentukan worldview (cara pandang), dan worldview menjadi instrumen penting dalam memandu setiap orang untuk bertindak. Itu sebabnya tidak heran, jika di setiap tradisi ajaran agama-agama titik tekannya adalah pembentukan keyakinan, ini akan menentukan perilaku seseorang dalam bertindak.
Max Weber sebagai seorang sosiolog telah membuktikan ini, dalam teorinya, Weber menjelaskan bahwa perilaku (etos) dipengaruhi oleh logos (pengetahuan), dan logos dipengaruhi oleh cara pandang tentang Tuhan (teos).
Kesimpulan dari urutan silogisme di atas menunjukkan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, sehingga ketika salah dalam memahami tujuan dari pendidikan dan pelaksanaannya maka akan berimplikasi buruk pada perilaku.
Hakikat Pendidikan
Dua pendekatan yang akan digunakan untuk menguraikan hakikat pendidikan adalah pendekatan filosofis dan teologis.
Pertama, pendekatan filosofis. Warisan Socrates mengenai pendidikan berkaitan dengan hakikat pendidikan. Baginya, manusia harus mengenali dirinya sendiri—yang dalam bahasa Yunani berbunyi “gnothi seauton”. Proses ini adalah untuk mengenal “virtue” atau bakat dari dalam diri manusia (Huijbers, 1995). Dengan begitu, manusia akan bertindak sesuai dengan kodratnya. Jalan untuk mengenalinya adalah pengetahuan (science). Serupa secara esensi dengan apa yang disampaikan Tan Malaka. Bagi Tan, tujuan dari pendidikan adalah memperhalus perasaan dan mempertajam pikiran.
Pandangan kedua tokoh ini berangkat dari titik yang sama yakni diri manusia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mendidik diri manusia. Diri yang mana? Meminjam konsep Plato untuk menjawab pertanyaan ini.
Plato menjelaskan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga aspek yang saling bertalian dan bergantung satu sama lainnya. Pertama, logistikonterletak di kepala, ini merupakan jiwa intelektual. Kedua, thumos terletak di dada, ini merupakan jiwa kehendak atau semangat. Ketiga, epithymetikon terletak di perut, ini merupakan jiwa keinginan. Keseimbangan antara ketiga bagian ini menghasilkan keadilan dan keharmonisan dalam jiwa manusia menurut Plato.
Jadi jiwa yang dididik adalah ketiganya, agar dapat menghasilkan manusia yang berkualitas—bijak, bajik, dan kreatif. Maksud tersirat dari memperhalus perasaan oleh Tan adalah untuk menjadikan individu yang bajik, kemudian mempertajam pikiran adalah untuk menjadi individu yang bijak dan kritis. Oleh sebab itu, Socrates menekankan pentingnya pengenalan diri, agar tahu diri manusia yang mesti dididik dan dikembangkan potensinya.
Kedua, pendekatan teologis. Dalam ajaran agama Islam, pendidikan disebut sebagai at-tarbiyahyang berasal dari kata rabbā–yurabbī–tarbiyah, bermakna menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan potensi manusia hingga mencapai kesempurnaan. Selain itu, pendidikan Islam juga mengenal beberapa istilah dengan makna serta orientasi yang berbeda-beda, yaitu: at-ta‘līm yang bermakna proses pengajaran atau penyampaian ilmu pengetahuan, yang tujuannya adalah pengembangan aspek intelektual. Sementara itu, ada juga at-ta’dīb yang fokusnya pada pembentukan adab dan akhlak mulia. Dan terakhir ada at-tazkiyah bermakna penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk.
Kedua pendekatan ini tidak menyinggung tentang dunia kerja, namun bukan berarti itu tidak penting, melainkan itu hanyalah hasil dari pendidikan. Jadi ketika tujuan pendidikannya seperti yang ditegaskan dalam kedua pendekatan ini, maka selain pekerjaan yang akan diperoleh, individu tersebut akan memiliki kualitas yang baik.
Berbeda jika pendidikan hanya diorientasikan untuk dunia kerja, maka yang akan difokuskan adalah hanya kemampuan praktis yang fokusnya adalah mendekorasi aspek intelektualitas, dan mengabaikan aspek lain di dalam diri. Maka tidak heran jika pendidikan modern banyak melahirkan orang cerdas secara intelektual namun kurang dalam kecerdasan lainnya yakni emosional dan spiritual.
Dalang Dibalik Disorientasi Pendidikan
Pertanyaannya mengapa pendidikan saat ini direduksi tujuannya hanya untuk memenuhi bursa pasar tenaga kerja, dan siapa aktor kepentingan yang mendalangi terjadinya situasi seperti ini.
Kondisi pendidikan seperti yang diuraikan di atas tentunya tidak terbentuk secara organik, mengapa? Sebab proses serta dampaknya sangat terstruktur dan masif. Artinya kondisi ini merupakan agenda kelompok tertentu. Yang mendapatkan keuntungan dari sistem pendidikan seperti ini.
Secara historis, dapat dilacak dan diketahui bahwa arah pendidikan mulai berubah pada saat revolusi industri terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada masa ini, kemudian munculnya sistem ekonomi kapitalis—yang ditandai dengan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan pengejaran keuntungan (fiveable). Dalam bahasa Marx, terjadinya pergeseran dari fase feodalisme ke kapitalisme. Pada fase feodalisme, masyarakat terbelah antara pemilik tanah dan pekerja, sedangkan dalam fase kapitalisme, pembelahannya adalah antara kelas proletar dan borjuasi. Kelas borjuis atau kapitalis ini berperan sebagai pemilik alat produksi. Pada fase ini, kelas kapitalis lah yang memegang kendali atas setiap hal, dengan kata lain kelas kapitalis lah yang paling diuntungkan pada fase ini.
Terjadi perubahan pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, terjadi pergeseran yang signifikan dari ekonomi agraris dan kerajinan tangan ke manufaktur berbasis mesin. Kondisi ini dilatarbelakangi dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, dengan ditemukannya mesin uap, merevolusi proses manufaktur sehingga memungkinkan produksi masal (fiveable).
Singkat cerita dari kondisi di atas, kemudian munculnya sistem pabrik yang memusatkan produksi dan pembagian kerja yang membutuhkan pekerja dengan keterampilan khusus—pengoperasian mesin, membaca manual teknis, dan aritmatika dasar. Efisiensi adalah kata kunci yang diinginkan dalam industri ini, untuk percepatan produksi. Oleh sebab itu, dibutuhkan tenaga kerja dengan pengetahuan teknis dan khusus agar dapat mengoperasikan mesin serta aspek administrasi lainnya (fiveable).
Uraian di atas, telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme merupakan dalang dibalik beloknya arah haluan pendidikan. Mengapa? Sebab tenaga kerja dengan kemampuan khusus dibutuhkan untuk memperlancar proses produksi, dengan begitu sirkulasi kapital akan berjalan dengan lancar.
Pendidikan Di Era Kapitalisme
Era kapitalisme dipenuhi dengan pabrik-pabrik sebagai rahim dari modal. Untuk memelihara serta membesarkannya maka dibutuhkan buruh-buruh (tenaga kerja). Pada era ini, dua entitas yang penting adalah produsen dan konsumen, keduanya merupakan penggerak dari modal.
Produsen adalah pihak melakukan aktivitas memproduksi komoditas yang akan dipasarkan dan dibeli oleh para konsumen. Tenaga kerja merupakan bagian dari produsen—yang akan mengoperasikan mesin-mesin di pabrik.
Komoditas atau hasil pekerjaan akan menghasilkan nilai lebih (keuntungan), apabila terjual atau dibeli oleh konsumen. Keduanya, baik produsen maupun konsumen merupakan penggerak modal. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik maka sirkulasi modal akan terhambat. Misal, jika komoditas berlimpah, namun tidak ada pembeli (konsumen) maka kerugian merupakan sebuah keniscayaan. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan tinggi, namun komoditas terbatas dikarenakan proses produksi yang lambat maka hasilnya akan sama yakni rugi.
Maka untuk memastikan keduanya berjalan secara baik, harus ada sistem yang menjamin agar manusia dibentuk sesuai kriteria yang disyaratkan oleh sistem ini. Pembentukan manusia yang efisien dan efektif adalah melalui sistem pendidikan. Setiap orang akan dengan sukarela untuk dibentuk pola pikirnya. Frasa “dibentuk” bermakna artificial (buatan) yang tentunya akan disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu. Siapa kelompoknya? Tentunya adalah mereka yang akan diuntungkan—para pemilik modal.
Pendidikan pada era ini, menghasilkan tiga hal: pertama, terbentuknya budaya konsumtif—kebiasaan untuk membeli dan mendapatkan barang yang belum menjadi kebutuhan atau belum masuk pada skala prioritasnya. Hal ini tidak lahir secara organik atau melainkan dibentuk. Pembelian sesuatu tidak sesuai kebutuhan, dalam bahasa Herbert Marcuse, disebut sebagai false needs (kebutuhan palsu). Bagi Marcuse, false needs merupakan hasil dari indoktrinasi dan manipulasi yang dibentuk melalui iklan, budaya konsumerisme, budaya massa, dan ideologi (Hendragunawan, 2021).
Kedua, manusia simbol merupakan manusia yang membeli sesuatu hanya untuk mempertegas status sosial di masyarakat. Manusia tidak dinilai berdasarkan kualitas ke’manusia’annya lagi melainkan berdasarkan simbol-simbol (barang). Kondisi ini dalam istilah Jean Baudrillard sebagai simulacra—realitas palsu yang dianggap lebih nyata dari kenyataan itu sendiri.
Baudrillard, menjelaskan bahwa simulacra mengedepankan imitasi sebagai kebenaran ontologis, akibatnya masyarakat hari ini hidup dalam dua dunia yakni asli dan palsu. Dalam simulacra, realitas bukanlah merupakan landasan utama. Yang menjadi landasan utama adalah model-model yang ditawarkan media teknologi dan informasi. Model-model tersebut kemudian dianggap sebagai dunia yang sungguh riil. Masyarakat digiring pada realitas semu (hyper-reality). Dibentuk melalui media—yang dijadikan acuan oleh masyarakat. Dunia imajinasi dibentuk oleh media dan akhirnya menggiring masyarakat pada suatu kesadaran palsu yang diciptakan oleh simulator tersebut (Dhery Ane).
Ketiga, menghasilkan manusia yang hanya memiliki kemampuan praksis—layaknya sebuah robot yang melakukan sesuatu sesuai perintah. Apa yang diperintahkan, itulah yang dikerjakan. Tidak ada pertimbangan moral di dalamnya.
Selalu digabungkan secara masif bahwa kuliah atau sekolah adalah untuk kerja, dan kerja adalah untuk menghasilkan uang. Tereduksi makna luhur pendidikan dan kerja. Pendidikan adalah sarana untuk menghasilkan uang. Dengan begitu maka hanya bermodalkan kemampuan praksis, seseorang sudah bisa menghasilkan uang. Tentang cara bagaimana uang itu diperoleh dan uang itu digunakan, itu persoalan lain—bukan urusan pendidikan. Tujuan luhur manusia direduksi hanya untuk menjadi makhluk materi (dunia).
Kerja juga dikosongkan maknanya dari apa yang luhur—cita-cita intelektual dan kultural, kerja akhirnya dimaknai sebagai dorongan insting buta yang bekerja secara mekanistik untuk menjamin kelangsungan kerja mesin kapitalisme, fenomena ini disebut oleh Marcuse sebagai desublimasi (Hendragunawan, 2021).
Orang-Orangan
Bayangkan saja manusia seperti apa yang lahir dari sistem pendidikan yang diorientasikan hanya untuk mengisi pasar tenaga kerja—yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Tidak susah untuk membayangkannya, sebab sudah menjadi kenyataan. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan, itu berakar pada keserakahan—kebutuhan untuk mengakumulasi keuntungan dengan cara-cara yang tidak halal/ilegal. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab kecerdasan intelektualnya tidak dikontrol dengan dua kecerdasan lainnya—emosional dan spiritual.
Maka tidak heran jika kita sering disuguhi dengan cerita orang-orang yang melakukan tindak pidana hanya dengan alasan tekanan ekonomi—seperti kegiatan pelacuran, menjual narkoba, korupsi, serta tindak pidana lainnya.
Sistem pendidikan seperti ini, hanya akan melahirkan “orang-orangan”—individu yang hanya bermodalkan kecerdasan intelektual. Namun tidak dengan emosional dan spiritual. Individu yang mencapai level manusia adalah ketika ketiganya terintegrasi—dalam bahasa teologis terhubungnya aspek ragawi dan rohani.
Referensi
Ane, D. (n.d.). Jean Baudrillard: Simulakra dan Hiperrealitas Masyarakat Postmodern. Diakses dari https://lsfdiscourse.org/jean-baudrillard-simulakra-dan-hiperrealitas-masyarakat-postmodern/
Thayf, H. S. (2021). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fiveable. (n.d.). History of education unit 9: Industrialization’s effect on education. Diakses dari https://fiveable.me/history-education/unit-9
Huijbers, T. (1995). Filsafat Hukum. Edisi cetakan ke-3. Yogyakarta: Kanisius
Berikan komentar