4–7 minutes

Mengapa Petani Selalu Terpinggirkan? Membedah Koalisi Kekuasaan dan Oligarki

Pertanian komunal bukanlah sisa-sisa masa lalu yang usang, melainkan sebuah masa depan yang ditunda secara paksa. Dengan meminjam kacamata Chayanov dan James C. Scott, esai ini membedah rasionalitas keluarga tani yang berani menempatkan kehidupan di atas akumulasi laba oligarki.

Ditulis oleh

Yandi Syaputra Hasibuan

dalam

Refleksi

Sejak awal peradaban manusia, pertanian tidak pernah sekadar soal menanam dan memanen. Ia adalah fondasi kehidupan, tempat manusia membangun relasi dengan alam, dengan sesamanya, dan dengan masa depan. Namun, justru karena posisinya yang mendasar itulah, pertanian selalu menjadi sasaran kekuasaan. Menguasai pertanian berarti menguasai kehidupan; mengendalikan pangan berarti mengendalikan manusia. Di titik inilah pertanian komunal, khususnya yang dijalankan oleh keluarga tani, selalu berada dalam posisi ambigu: dipuji dalam pidato tetapi dicurigai dalam praktik; disebut sebagai “akar budaya” tetapi ditekan oleh kebijakan; serta dijadikan simbol tetapi disingkirkan secara struktural. Tulisan ini tidak hendak meromantisasi pertanian komunal. Sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pertanian komunal bersumber dari satu hal mendasar: pertanian komunal mengandung potensi pembangkangan terhadap logika kekuasaan modern.

Rasionalitas yang Ditolak: Chayanov dan Keluarga Tani

Alexander V. Chayanov sejak awal telah mengganggu cara berpikir ekonomi arus utama. Ia menunjukkan bahwa keluarga tani bekerja bukan untuk memaksimalkan laba, melainkan untuk menyeimbangkan kebutuhan hidup dan beban kerja. Dalam dunia Chayanov, petani bukan aktor ekonomi yang “belum berkembang”, melainkan aktor dengan rasionalitas berbeda—rasionalitas yang menempatkan kehidupan, bukan akumulasi, sebagai pusat keputusan. Namun, rasionalitas inilah yang dianggap menyimpang oleh kapitalisme agraria. Sistem yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa batas tidak bisa menerima batas yang ditetapkan oleh tubuh manusia, keluarga, dan alam. Maka keluarga tani harus “dimodernkan”, dipaksa masuk pasar, dipisahkan dari alat produksinya, dan akhirnya dipatahkan sebagai subjek mandiri.

Hulu–Hilir dan Kekerasan yang Disamarkan

Dalam narasi pembangunan, petani sering dijanjikan kedaulatan melalui integrasi hulu–hilir. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hulu, tempat petani bekerja dengan tanah dan tubuhnya, dikendalikan oleh hilir yang jauh, abstrak, dan berwajah modal. Benih dipatenkan, pupuk dimonopoli, harga ditentukan pasar global, sementara risiko murni dilimpahkan ke petani. James C. Scott menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran terhadap moral economy petani. Ketika sistem mengabaikan ambang aman subsistensi, petani tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi kehilangan rasa adil. Dan ketika rasa adil dirusak, perlawanan—baik diam maupun terbuka—menjadi sebuah keniscayaan.

Migrasi Petani dan Desa yang Dikosongkan

Tekanan ekonomi ini mendorong petani meninggalkan desa. Migrasi sering dibingkai sebagai pilihan rasional individu, tetapi narasi itu menutupi fakta bahwa pilihan tersebut diproduksi oleh struktur yang menindas. Petani tidak “memilih” kota; mereka didorong keluar dari desa. Desa yang ditinggalkan kemudian berubah fungsi: dari ruang hidup menjadi ruang investasi, dari tanah warisan menjadi komoditas, dan dari lanskap sosial menjadi peta spekulasi. Istilah “desa modern” dalam konteks ini patut dicurigai. Ia sering kali bukan tentang meningkatkan kualitas hidup warga desa, melainkan tahap awal konversi desa menjadi kota, tempat kekuasaan dan oligarki menemukan ruang baru untuk ekspansi.

Oligarki Agraria dan Kehendak Menguasai Kehidupan

Apa yang terjadi bukan sekadar proses ekonomi, melainkan koalisi antara kekuasaan politik dan oligarki modal. Mereka bertemu dalam satu kepentingan: mengendalikan sumber-sumber kehidupan. Tanah, air, dan benih tidak lagi dipandang sebagai syarat hidup bersama, melainkan sebagai instrumen dominasi. Dalam kerangka ini, pertanian komunal menjadi berbahaya. Ia menghambat monopoli, memperkuat solidaritas, dan menjaga otonomi petani. Maka ruangnya dipersempit, dicap tidak efisien, atau dilabeli utopis. Dengan demikian, petani makmur bukan lagi menjadi tujuan, melainkan masalah bagi mereka, karena koalisi kekuasaan—yang notabene penyembah berhala materi—tidak bisa mengendalikan petani sesuai kehendak tujuan mereka.

Politics of Life: Ketika Kehidupan Menjadi Medan Pertarungan

Di sinilah konsep politics of life menjadi penting. Pertanian komunal bukan sekadar model produksi, melainkan arena politik tempat kehidupan dipertaruhkan. Kekuasaan modern tidak puas sekadar mengatur negara; ia ingin mengatur cara hidup, apa yang ditanam, bagaimana bekerja, kapan beristirahat, dan ke mana bermigrasi. Pertanian komunal tentu saja menolak kekerasan halus itu dengan cara yang sunyi: dengan bertahan, merawat, dan berbagi. Dan justru karena ia sunyi, ia menakutkan. Oleh karena itu, perlu diusung humanisme yang membumi, bukan humanisme abstrak yang mengawang dan tidak berpijak di bumi. Humanisme ini mengakui rasio sekaligus empati. Di dalamnya, manusia tidak berdiri di atas alam, melainkan bersama alam; ketika manusia berhenti rakus, alam tidak lagi dilukai. Pertanian komunal adalah praktik humanisme nyata. Ia menolak uang sebagai sesembahan, tanpa menafikan perannya sebagai sekadar alat, bukan tujuan. Kehidupan adalah pusatnya, bukan sekadar angka.

Mengapa Pertanian Komunal Harus Dipertahankan

Pertanian komunal selalu dicurigai bukan karena ia gagal menjawab tantangan zaman, melainkan karena ia menyimpan kemungkinan yang paling ditakuti oleh kekuasaan: bahwa manusia dapat hidup bermartabat tanpa tunduk sepenuhnya pada oligarki. Dalam dunia yang menjadikan ketergantungan sebagai instrumen kontrol, kemandirian petani dan solidaritas komunal adalah bentuk pembangkangan yang sunyi namun nyata. Ia tidak berteriak, tidak mengibarkan slogan, tetapi tetap bertahan, dan justru karena itulah ia dianggap berbahaya. Selama tanah diperlakukan semata-mata sebagai aset ekonomi dan manusia direduksi menjadi variabel biaya, pertanian komunal akan terus dicap usang, tidak efisien, bahkan irasional. Label-label ini bekerja sebagai alat ideologis untuk menyingkirkan praktik hidup yang tidak tunduk pada logika akumulasi. Pertanian komunal tidak gagal memenuhi standar sistem; ia menolak standar itu sejak awal karena menempatkan kehidupan, bukan laba, sebagai ukuran utama keberhasilan.

Namun, sejarah dan krisis zaman ini memperlihatkan ironi yang tajam. Di tengah krisis ekologi akibat eksploitasi tanpa batas, krisis pangan akibat rantai pasok yang rapuh, dan krisis kemanusiaan akibat ketimpangan struktural, justru pertanian komunal memperlihatkan daya tahannya. Ia merawat tanah alih-alih mengurasnya, menjaga benih alih-alih memonopolinya, dan mengikat manusia dalam relasi sosial yang saling menopang, bukan saling menyingkirkan. Dengan demikian, pertanian komunal tidak dapat lagi dibaca sebagai sisa masa lalu atau nostalgia pedesaan. Ia adalah masa depan yang ditunda secara paksa, bukan karena ketiadaan relevansi, melainkan karena keberadaannya mengganggu fondasi ideologis kekuasaan yang bertumpu pada penguasaan sumber-sumber kehidupan.

Menolak pertanian komunal berarti menunda kemungkinan hidup yang lebih adil; mempertahankannya berarti membuka kembali ruang bagi humanisme untuk berakar dalam praktik sehari-hari. Di titik inilah pertaruhan sesungguhnya menjadi jelas: apakah masyarakat akan terus membiarkan kehidupan diatur oleh logika oligarki, atau berani mengakui bahwa ada cara lain untuk hidup, lebih lambat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Pertanian komunal tidak menawarkan utopia instan, tetapi ia menawarkan batas etis bagi kekuasaan. Dan barangkali, di zaman ketika segala sesuatu diukur dengan keuntungan, justru batas inilah yang paling kita butuhkan.